FathanNEWS|Jakarta: Mulyanah Acim, staf pribadi mantan Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku dijadikan pendamping Amirul Hajj pada pelaksanaan ibadah haji 2012 dan 2013. Dia juga menerima honor sebesar Rp11,5 Juta. "Saya bukan petugas haji, tapi mendampingi ibu (Wardatul Asriah, istri SDA)," beber Acim saat bersaksi buat terdakwa Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2015).
Acim mengaku, sebelum berangkat diminta passport oleh mantan Wakil Sekretaris Menteri Agama Abdul Wadud. Dalam kepergiannya ke Arab Saudi pun ia tidak pernah mengikuti seleksi maupun tes. Begitu pula soal SK Menteri terkait Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Dia tidak pernah menerimanya. "Tidak. Saya cuma disuruh serahkan paspor sama TU Menteri (Kabag TU Pimpinan Menteri Syaefuddin A. Syafi'i)," tambah Acim.
Selama mendampingi Wardatul dua kali naik haji pada 2012 dan 2013, dia sekali mendapat uang. Uang diserahkan oleh Abdul Wadud di Bandara pada perjalanan di tahun 2013. "Saya dapet honor Rp11,5 juta. Katanya ini buat teteh di sana," ujar Acim. Sebelumnya, Mantan Direktur Pembinaan Haji Ahmad Kartono mengatakan Wardatul Asriah, istri SDA dimasukkan menjadi pendamping Amirul Hajj dalam pelaksanaan ibadah haji 2012. Asriah dan enam orang lainnya dijadikan pendamping sesuai arahan Suryadharma.
"Istri 2012 masuk pendamping, ada tujuh orang," kata Ahmad Kartono.
Kartono mengatakan pendamping Amirul Hajj sebetulnya tidak ada. Namun, istilah itu muncul setelah diusulkan oleh Saefuddin A. Syafi'i selaku Kabag TU yang ditujukkan ke Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu. "Nota dinas ditujukan ke Dirjen. Saefudin memberikan surat ke saya, saya lapor ke Dirjen, kata Dirjen proses saja karena ini arahan Menteri Agama," beber Kartono.
Lantaran dalam struktur sebenarnya pendamping Amirul Hajj tak ada, Kartono mengaku binggung memberikan honor pada ketujuhnya. Dia lalu melapor pada Anggito terkait pembayaran honor buat mereka. "Anggaran tidak ada, ketika itu kami melaporkan kepada Dirjen Pak Anggito Abimanyu. Kami lapor ini ada surat dari TU pimpinan (Saefuddin A. Syafi'i) yang meminta supaya ini dimasukkan sebagai pendamping sedangkan kita tidak punya anggaran dari APBN," beber Kartono.
Anggito saat itu lantas meminta Kartono tetap memproses pemberian honor pada ketujuhnya dengan mengambil dana dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). "Saat itu Dirjen menyatakan karena ini nota resmi ada arahan Menteri sudah direkrut saja. Dia menyetujui dengan anggaran BPIH bukan APBN," pungkas dia.
Dalam dakwaan diketahui 2012 Suryadharma memerintahkan Syaefuddin A. Syafi'i maupun melalui Mulyanah Acim untuk memasukkan orang-orang dekat termasuk keluarga, ajudan, pengawal pribadi dan sopir terdakwa maupun sopir istrinya agar dapat menunaikan ibadah haji secara gratis dengan menunjuk sebagai Petugas PPIH Arab Saudi. Padahal, mereka tidak memenuhi persyaratan rekrutmen petugas PPIH Arab Saudi dan tidak melaksanakan seluruh fungsi Petugas PPIH pada saat di Arab Saudi.
Hal serupa kembali terjadi pada 2013. SDA memerintahkan Syaefuddin A Syafii memasukkan orang-orang pendukung istrinya dalam pemilihan anggota DPR-RI periode 2014-2019 yang diusulkan Mulyanah Acim untuk menunaikan ibadah haji secara gratis dengan memasukkan mereka sebagai petugas PPIH Arab Saudi.
Comments
Post a Comment